Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Kemendukbangga Tegaskan Penyaluran Program Makanan Bergizi Gratis di Tasikmalaya Tanpa Pungutan

Kemendukbangga Tegaskan Penyaluran Program Makanan Bergizi Gratis di Tasikmalaya Tanpa Pungutan

  • account_circle SIP
  • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
  • visibility 331
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TASIKMALAYA, Inplusnews.com, “Kemendukbangga Tegaskan Penyaluran Program Makanan Bergizi Gratis di Tasikmalaya Tanpa Pungutan”  – Menyusul beredarnya kabar mengenai dugaan adanya pungutan dalam penyaluran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (B3) di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, pihak Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat segera turun tangan.

Didampingi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan unsur Forkopimda, tim gabungan melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Minggu (12/10/2025) untuk menelusuri kebenaran isu tersebut.

Hasil dialog dengan para kader menunjukkan bahwa kegiatan distribusi MBG di wilayah Tanjung baru berlangsung sekitar satu bulan. Mekanisme penyalurannya pun masih dalam tahap penyesuaian. Saat ini, sebanyak 572 paket MBG disalurkan oleh SPPG melalui satu titik pengantaran di kantor kelurahan, kemudian dibagikan ke 11 posyandu yang tersebar di 9 RW.

Kemendukbangga Tegaskan Distribusi Diperbaiki, Tak Ada Lagi Iuran atau Kencleng

Usai dilakukan evaluasi, seluruh pihak sepakat untuk menghapus praktik iuran sukarela atau kencleng yang sempat muncul dalam proses distribusi.

Wali Kota Tasikmalaya, Virman Alfarizi, menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah yang sepenuhnya gratis.

“Pelaksanaan MBG diwajibkan bebas dari segala jenis pungutan biaya. Seluruh kebutuhan distribusi sudah ditanggung melalui insentif untuk para kader,” ujar Virman.

Ia menjelaskan bahwa aturan resmi mengenai insentif distribusi baru dikeluarkan pada 29 September 2025, sehingga bisa saja terjadi miskomunikasi di lapangan sebelum aturan itu disosialisasikan secara menyeluruh.

“Telah diterbitkan standar operasional prosedur (SOP) baru yang mengatur mekanisme pembiayaan untuk kegiatan distribusi. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang tambahan. Semua sudah kami perbaiki agar lebih tertib,” katanya.

Virman juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.

“Isu di media sosial tidak semuanya benar. Sebaiknya dikonfirmasi dulu sebelum dipercaya. Yang utama sekarang, kita sudah perbaiki agar penyaluran MBG lebih lancar dan transparan,” ujarnya.

BKKBN Jabar Pastikan Tak Ada Alasan untuk Pungutan

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menegaskan bahwa distribusi MBG harus terbebas dari pungutan dalam bentuk apa pun.

“SPPG telah mengalokasikan dana distribusi bagi para kader yang terlibat dalam Program MBG. Jadi tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meminta iuran tambahan. Yang paling penting, manfaatnya harus benar-benar sampai ke masyarakat dan berdampak pada penurunan angka stunting,” tegas Dadi.

Kader Dukung Kebijakan Distribusi Gratis dan Transparan

Para kader posyandu di Kelurahan Tanjung menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan distribusi tanpa pungutan.

Teti, salah satu kader, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan program sesuai pedoman terbaru.

“Kami siap menyalurkan MBG B3 tanpa iuran. Semua sesuai hasil sosialisasi dari Kemendukbangga dan arahan langsung Wali Kota. Kami juga akan terus mengingatkan kader lainnya agar mengikuti aturan yang sama,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, SPPG akan menambah titik pengantaran dari satu menjadi tiga lokasi agar proses distribusi lebih cepat dan efisien. Selain itu, insentif resmi bagi kader juga akan diberikan secara berkala.

Kemendukbangga bersama Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, PKB, TPK, dan para kader akan melakukan evaluasi rutin dengan supervisi dari BKKBN Jawa Barat. Langkah ini untuk memastikan program MBG berjalan lebih tertata, transparan, dan tepat sasaran.

Turunkan Stunting, Tasikmalaya Jadi Fokus Pemantauan

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kota Tasikmalaya mencapai 19,6 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Barat yang berada di angka 15,9 persen.

Melalui program MBG, pemerintah daerah bersama Kemendukbangga menargetkan penurunan signifikan dalam dua tahun ke depan dengan memastikan setiap bantuan gizi benar-benar diterima kelompok sasaran: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.***“Kemendukbangga Tegaskan Penyaluran Program Makanan Bergizi Gratis di Tasikmalaya Tanpa Pungutan”

  • Penulis: SIP
  • Editor: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less