Benarkah Data Disdukcapil Bandung Bocor? Pemkot Akhirnya Buka Suara, Ada yang Janggal!

BANDUNG, inplusnews.com — Publik sempat digegerkan dengan kabar miring mengenai dugaan data Disdukcapil Bandung bocor di pasar gelap siber. Menanggapi kegaduhan yang bermula dari unggahan akun keamanan siber pada 29 Maret 2026 tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akhirnya angkat bicara dan membeberkan sejumlah fakta yang tidak terduga.

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Bandung menegaskan bahwa setelah dilakukan pelacakan mendalam, sumber data tersebut dipastikan bukan berasal dari server internal pemerintah kota. Investigasi ini dilakukan dengan menggandeng tim ahli dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Temuan Investigasi: Terdapat Kejanggalan pada Data yang Beredar

Hasil audit teknis oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung menemukan beberapa poin janggal yang membuktikan bahwa klaim kebocoran tersebut tidak akurat. Berikut adalah fakta-fakta uniknya:

1. Data ‘Gado-gado’: Kumpulan data yang diklaim milik warga kota ternyata tidak spesifik. Di dalamnya ditemukan alamat dari wilayah Kabupaten Bandung, yang menandakan data tersebut merupakan kompilasi dari berbagai sumber, bukan dari satu sistem administrasi tunggal milik pemkot.

2. Struktur Data Tidak Resmi: Susunan serta penamaan elemen data yang beredar ditemukan sangat berbeda dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

3. Format Tanggal yang Salah: Ada anomali mencolok pada format penulisan tanggal dan bulan yang tidak sinkron dengan sistem SIAK resmi pemerintah yang menggunakan standar angka dua digit.

Baca Juga: Update Pelayanan Publik dan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandung Terbaru

Potensi Kecil Karena Sistem Terpusat

Pihak Disdukcapil menekankan fakta penting bahwa sejak tahun 2021, penyimpanan database kependudukan sudah tidak lagi dilakukan secara lokal di server daerah. Semua data kini telah bermigrasi ke SIAK Terpusat di Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan sistem yang kini dikelola pusat, kemungkinan kebocoran yang bersumber langsung dari server daerah sangatlah kecil,” tulis pernyataan resmi Pemkot Bandung. Mengingat NIK digunakan secara luas di berbagai sektor seperti perbankan dan layanan kesehatan, spekulasi mengarah pada kemungkinan data tersebut berasal dari platform pihak ketiga di luar kendali pemerintah daerah.

Pesan Penting untuk Warga

Meski pelayanan administrasi kependudukan di Bandung dipastikan tetap aman dan berjalan normal, masyarakat diimbau untuk tidak lengah. Pemkot meminta warga untuk tetap tenang dan lebih selektif dalam membagikan informasi pribadi di berbagai aplikasi atau platform digital yang tidak resmi.***