Sri Mulyani Sentil Soal Gaji Guru dan Dosen: Harus Negara yang Biayai atau Masyarakat Ikut Tanggung?

Bandung, inplusnews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti persoalan rendahnya gaji guru dan dosen yang selama ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa masalah penghargaan terhadap tenaga pendidik bukan sekadar isu gaji, melainkan juga tantangan besar bagi keuangan negara.

“Banyak di media sosial saya selalu membaca komentar, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan Rp724,3 triliun atau 20 persen dari APBN 2025 untuk sektor pendidikan, sesuai amanat konstitusi. Dana tersebut terbagi dalam tiga kluster utama:

1. Bantuan langsung bagi pelajar dan mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta berbagai beasiswa.
2. Pembayaran gaji dan tunjangan guru serta dosen, termasuk sertifikasi dan tunjangan profesi.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mencakup rehabilitasi 22 ribu sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan pendirian sekolah untuk anak kurang mampu.

Anggaran ini juga digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi 197 kampus, beasiswa LPDP untuk 36 ribu penerima, serta program makan bergizi gratis di sekolah.

Sri Mulyani menekankan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak berarti seluruh beban pembiayaan harus ditanggung negara. Ia membuka wacana agar masyarakat, sektor swasta, dan dunia industri turut mengambil peran dalam mendukung kesejahteraan guru dan dosen.

“Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, kita harus memastikan penghargaan kepada guru dan dosen juga meningkat. Namun, pertanyaannya: apakah ini sepenuhnya tanggung jawab negara atau kita perlu kolaborasi lebih luas?” tutupnya.

Dengan pernyataan tersebut, Sri Mulyani mendorong diskusi publik tentang model pendanaan pendidikan yang lebih berkelanjutan, demi memastikan para pendidik mendapatkan apresiasi yang layak.