Kang DS: Higiene dan Sanitasi Kunci Pangan Aman dan Bergizi

YOGYAKARTA, inplusnews.com — Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), telah meluncurkan sebuah inisiatif nasional. Inisiatif ini diberi nama “Gerakan Nasional Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PNGPTPPLHS), Sabtu, 26 Juli 2025, di Yogyakarta.

Ketua Umum AKKOPSI sekaligus Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan pentingnya sanitasi dalam mendukung keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Sebanyak 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibentuk di seluruh Indonesia. Maka, ketersediaan tempat pengolahan makanan yang layak secara higiene dan sanitasi menjadi syarat utama,” kata Kang DS — sapaan akrab Dadang Supriatna.

Dia menyoroti bahwa, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum AKKOPSI yang mewakili seluruh entitas kabupaten/kota di Indonesia, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk menempatkan persoalan sanitasi sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda kebijakan pembangunan regional.

“Kesehatan masyarakat yang prima, yang memungkinkan mereka menjadi produktif dan berdaya saing, berakar kuat pada sanitasi yang memadai. Oleh karena itu, pencanangan ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan keenam: akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua,” lanjutnya.

Kang DS menyampaikan bahwa AKKOPSI dan HAKLI akan mendorong pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan daring Massive Open Online Course (MOOC) bagi penjaja, pengelola, dan pengawas sanitasi di berbagai wilayah. Harapannya, seluruh SPPG dapat memperoleh pengakuan laik higiene sanitasi dari dinas teknis setempat, diawasi oleh tenaga ahli dari HAKLI.

“Kolaborasi ini menjadi langkah awal dalam mengembangkan pengolahan dan pasca-pengolahan makanan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah berbasis ekonomi sirkular dan partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Pencanangan gerakan berskala nasional ini menjadi simbolisasi kesepakatan bersama dalam mempertahankan upaya pembinaan dan pengawasan higienitas pangan selaras dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Dukungan terhadap MBG tak sekadar pada aspek gizi, tapi juga menjamin keamanan pangan.

“Sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024, penyedia usaha berbasis risiko kesehatan harus memenuhi standar laik higiene. Ini menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar,” tegasnya.

Kang DS menegaskan, pentingnya pengawasan terhadap kantin sekolah, dapur umum, hingga penyedia makanan lokal agar layak secara higiene. “Gizi tanpa keamanan pangan bisa jadi bumerang bagi kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Program PNGPTPPLHS juga dinilai sebagai bentuk sinergi antar sektor dalam membangun budaya pangan sehat, bersih, dan berkelanjutan. Lewat acara ini, AKKOPSI mendorong semua anggota di daerah untuk menyatukan isu sanitasi ke dalam rencana pembangunan. Ini termasuk aspek penganggaran dan pemantauan program yang terkait dengan MBG.

“Generasi penerus kita berhak atas asupan makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dipastikan kebersihan dan keamanannya. Mari kita kawal bersama,” tutup Kang DS.