Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bpip Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala
JAKARTA, inplusnews.com, “Dewan Pakar BPIP: Banjir Sumatra Bangkitkan Solidaritas Kemanusiaan dan Evaluasi Kebijakan Nir-Pancasila” – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga membangkitkan solidaritas kemanusiaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peristiwa ini dinilai harus menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan publik yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Penegasan tersebut disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menanggapi bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 26 November 2025.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini bencana tersebut menyebabkan 807 orang meninggal dunia, 647 orang dinyatakan hilang, serta sekitar 2.600 orang mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Dampak sosialnya pun luas, dengan jutaan warga terpaksa mengungsi di tengah keterbatasan logistik, air bersih, dan tempat tinggal yang layak.
Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB menilai, di balik musibah ini muncul nilai positif berupa bangkitnya naluri kemanusiaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai tersebut telah tertanam sejak lama dan sejalan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila.
Ia menunjuk banyaknya aksi spontan dari masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan yang bergotong royong melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan, hingga memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi. Bahkan, melalui media sosial bermunculan gerakan penggalangan dana secara sukarela untuk membantu para penyintas.
“Solidaritas yang muncul ini mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Itulah nilai kemanusiaan Pancasila yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, mantan Kepala Sekretariat Presiden pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menekankan bahwa bencana banjir juga harus menjadi momentum evaluasi kebijakan nasional. Ia menyoroti pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang, dan pembangunan yang belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali disebut telah memperbesar risiko terjadinya banjir dan longsor, khususnya di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai. Oleh karena itu, Djumala mengingatkan bahwa bencana tidak bisa hanya disandarkan pada faktor alam semata.
“Kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial, berpotensi melahirkan bencana. Inilah yang saya sebut sebagai kebijakan nir-Pancasila,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terbuka dan bertanggung jawab terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan sumber daya alam agar selaras dengan nilai Pancasila serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting guna menekan risiko bencana di masa mendatang dan melindungi keselamatan masyarakat.***“Dewan Pakar BPIP: Banjir Sumatra Bangkitkan Solidaritas Kemanusiaan dan Evaluasi Kebijakan Nir-Pancasila”
