BPIP Perkuat Kebijakan Berbasis Pancasila, Fokus Etika Publik dan Pendidikan Ideologi
Jakarta, inplusnews.com, “BPIP Tegaskan Peran Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Negara dan Pendidikan Sepanjang 2025” — Sepanjang tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan komitmennya dalam menjaga agar arah kebijakan negara tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila. Upaya tersebut dilakukan melalui penelaahan regulasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga penguatan pendidikan ideologi bagi generasi muda.
Dalam forum Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2025 yang berlangsung di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pertengahan Desember lalu, Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa lembaganya secara aktif melakukan evaluasi terhadap produk kebijakan publik yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan etika publik.
Menurut Prof. Yudian, selama tahun berjalan BPIP telah melakukan harmonisasi terhadap 17 regulasi serta merumuskan 25 rekomendasi strategis terkait etika penyelenggaraan negara. Langkah tersebut menjadi bagian dari mandat BPIP dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak keluar dari koridor ideologi Pancasila.
Forum refleksi ini turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, mitra kerja BPIP, kalangan akademisi, pemuda, serta pelajar dari berbagai institusi pendidikan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana keterbukaan informasi kepada publik atas kinerja lembaga negara.
Penilaian Dewan Pakar: Penyelarasan Regulasi Bersifat Mendesak
Terpisah, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, memberikan penilaian positif terhadap capaian BPIP sepanjang 2025. Ia menilai BPIP telah menjalankan fungsi strategisnya secara konsisten, terutama dalam memberikan masukan kebijakan kepada Presiden dan kementerian/lembaga agar selaras dengan nilai ideologis bangsa.
Djumala, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan BPIP telah melakukan penyesuaian terhadap lebih dari 180 regulasi, serta mengeluarkan rekomendasi atas 104 peraturan yang dinilai berpotensi bertentangan dengan nilai Pancasila.
“Penyelarasan kebijakan publik ini bersifat mendesak, karena kebijakan negara harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, terutama dalam aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan etika,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika kebijakan negara dirumuskan berdasarkan nilai Pancasila, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga merasakan langsung keberpihakan negara terhadap kepentingan publik.
Pendidikan Pancasila Jadi Fondasi Pembentukan Karakter
Selain fokus pada kebijakan publik, BPIP juga dinilai menunjukkan capaian penting dalam sektor pendidikan ideologi. Menurut Djumala, BPIP telah menyelesaikan penyusunan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Buku-buku tersebut disiapkan sebagai pedoman resmi dalam proses pembelajaran Pancasila di sekolah, sekaligus menjawab kebutuhan akan materi ajar yang terstandar dan berkelanjutan. Selain itu, BPIP juga menyusun pedoman pembinaan ideologi Pancasila untuk berbagai kelompok strategis dan meningkatkan kapasitas lebih dari 2.000 guru serta dosen di seluruh Indonesia.
Djumala menilai kehadiran BTU ini sangat penting, mengingat sejak dua dekade terakhir pendidikan Pancasila tidak lagi berdiri sebagai mata pelajaran mandiri, sehingga ruang pembentukan karakter berbasis nilai kebangsaan menjadi terbatas.
“Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai pengetahuan teoritis. Esensinya adalah pembentukan karakter. Dengan buku pedoman yang jelas, guru dan siswa memiliki acuan yang sama dalam menanamkan nilai Pancasila sebagai bagian integral dari kurikulum,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan pendidikan Pancasila merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan beretika.
Menjaga Arah Bangsa
Melalui berbagai program tersebut, BPIP diharapkan terus menjadi garda ideologis negara dalam memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan nilai Pancasila. Penyelarasan regulasi, penguatan etika penyelenggara negara, serta pendidikan ideologi dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga arah pembangunan bangsa di tengah dinamika global. “BPIP Tegaskan Peran Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Negara dan Pendidikan Sepanjang 2025”
