Lutfi Firdaus Tegaskan Penataan Kawasan Kumuh Harus Humanis, Usai Dilantik Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

BANDUNG, inplusnews.com, “Lutfi Firdaus Tegaskan Penataan Kawasan Kumuh Harus Humanis, Usai Dilantik Wali Kota Bandung Muhammad Farhan” – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melantik 173 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Senin (6/10/2025), di Plaza Balai Kota Bandung.
Pelantikan ini menjadi momentum penyegaran organisasi birokrasi agar semakin adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat urban yang terus berubah.

Farhan: Rotasi Jabatan untuk Perkuat Adaptasi dan Integritas ASN

Dalam arahannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal rutin dalam birokrasi. Langkah ini penting agar struktur pemerintahan tetap segar dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

“Perubahan, penyesuaian, dan rotasi pimpinan dalam birokrasi adalah proses alami. Tujuannya agar organisasi besar seperti Pemerintah Kota Bandung selalu adaptif terhadap dinamika masyarakat,” ujar Farhan.

Ia menegaskan, penempatan pejabat baru dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama: kompetensi, integritas, dan administrasi yang akuntabel. Farhan memastikan tidak ada unsur subjektivitas atau kepentingan kelompok dalam proses ini.

“Penempatan jabatan ini sepenuhnya berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta integritas. Tidak ada kepentingan pribadi dalam setiap keputusan,” tegasnya.

Integritas Jadi Fondasi Birokrasi Bandung

Farhan mengingatkan bahwa integritas adalah wajah birokrasi di mata masyarakat. Ia berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas segala bentuk praktik jual-beli jabatan.

“Sekali lagi saya tegaskan: integritas, dua kali integritas, tiga kali integritas. Bila terbukti ada praktik transaksional, maka tindakan hukum tegas akan segera dilakukan,” ucapnya.

Menurut Farhan, pelayanan publik hanya akan berhasil bila masyarakat percaya kepada birokrasi.
“Masalah seperti sampah, pasar, atau parkir tak akan selesai tanpa kepercayaan publik. Dan kepercayaan hanya muncul jika aparatur bekerja dengan amanah dan profesional,” ujarnya.

Pejabat yang Dilantik dan Tanggung Jawab Baru

Dari 173 pejabat yang dilantik, beberapa nama menempati posisi strategis, di antaranya:

1. Arief Budiman – Direktur RSUD Bandung Kiwari

2. Lutfi Firdaus – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

3. Usan Supriatna – Sekretaris DPKP

4. Eko Rotary Nurtito – Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

5. Ira Dewi Jani – Sekretaris Dinas Kesehatan

6. Dani Nurrahman – Sekretaris Dinas Pendidikan

7. Mahyudin – Sekretaris Dinas Kominfo

8. Agus Hidayat – Sekretaris Bappelitbangrida

9. Nasrulloh Jamaluddin – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

10. Nana Tursino – Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kiwari

dan puluhan pejabat lainnya di berbagai dinas dan lembaga daerah.

DPKP Hadapi Tantangan Penataan Kawasan Kumuh dan Program 3 Juta Rumah

Dalam arahannya, Farhan menyoroti dua sektor yang menjadi fokus utama pembenahan, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta RSUD Bandung Kiwari.
Menurutnya, DPKP memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan penataan kawasan kumuh serta mendukung program pemerataan tiga juta rumah untuk rakyat dari pemerintah pusat.

“Yang paling berat itu DPKP, karena harus menata daerah kumuh dan menjalankan program pemerataan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Farhan.

Farhan menambahkan, sebagian besar kawasan kumuh di Bandung berada di sepadan sungai yang membutuhkan pendekatan sosial dan humanis.
“Prioritas kita bukan menggusur, tetapi membina masyarakat agar bisa hidup lebih layak tanpa kehilangan tempat tinggalnya,” tegasnya.

Lutfi Firdaus – Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bandung

Lutfi Firdaus: Penataan Kawasan Kumuh Harus Berbasis Kemanusiaan dan Partisipasi Warga

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lutfi Firdaus, yang baru saja dilantik, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penataan permukiman kumuh dengan pendekatan humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin penataan hanya sebatas fisik. Yang kami dorong adalah perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup warga. Setiap kebijakan harus berangkat dari nilai kemanusiaan,” ungkap Lutfi.

Menurutnya, DPKP akan memprioritaskan dialog dan musyawarah dengan masyarakat sebelum melakukan tindakan penataan atau relokasi.

“Kami akan mendengarkan aspirasi warga terlebih dahulu. Prinsipnya, tidak ada kebijakan yang menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya,” ujarnya.

Lutfi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan dunia usaha (CSR) dan komunitas lokal untuk memperluas pembangunan rumah layak huni.

“Kami ingin menjadikan program perumahan ini gerakan bersama. Pemerintah, dunia usaha, dan warga harus berjalan seirama,” tutupnya.

RSUD Bandung Kiwari Diminta Perkuat Pelayanan Kesehatan Publik

Selain DPKP, Wali Kota Farhan juga menyoroti peningkatan mutu layanan RSUD Bandung Kiwari. Ia mendorong rumah sakit ini untuk memperluas layanan spesialis dan menambah fasilitas kesehatan.

“RS Kiwari harus menambah jenis layanan, termasuk alat pemeriksaan jantung dan fasilitas medis lainnya agar masyarakat tidak perlu ke luar kota,” katanya.

Farhan Ajak ASN Bandung Wujudkan Visi ‘Bandung Utama’

Di akhir arahannya, Farhan mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk meneguhkan niat pengabdian kepada masyarakat dan bekerja tulus demi mewujudkan visi “Bandung Utama” — Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

“Mari kita kuatkan niat dan tekad, semua kita lakukan atas dasar kasih dan pengabdian untuk Bandung, bangsa, dan negara,” pungkasnya. ***“Lutfi Firdaus Tegaskan Penataan Kawasan Kumuh Harus Humanis, Usai Dilantik Wali Kota Bandung Muhammad Farhan”