Bupati Bandung Gagas Kolaborasi Nasional Tangani Limbah Dapur MBG Bersama AKKOPSI, APKASI, dan HAKLI

JAKARTA, inplusnews.com, “Bupati Bandung Gagas Kolaborasi Nasional Tangani Limbah Dapur MBG Bersama AKKOPSI, APKASI, dan HAKLI” — Upaya memperkuat pengelolaan sanitasi dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Melalui perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Seluruh Indonesia (AKKOPSI), Kang DS—sapaan akrabnya—mendorong kerja sama lintas lembaga antara AKKOPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan kapasitas dan penanganan limbah dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dukungan terhadap Sentra Pemberdayaan Pangan dan Gizi (SPPG).

Fokus pada Pengelolaan Limbah dan Higiene Dapur MBG

Dalam keterangannya, Kang DS menegaskan bahwa salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan MBG adalah pengelolaan limbah bekas masak yang tidak memenuhi standar sanitasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keracunan makanan dan gangguan kesehatan lainnya.

“Praktik higienis yang diabaikan memiliki potensi besar untuk menyebabkan insiden keracunan makanan.. Karena itu, MoU ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan limbah dapur MBG secara nasional,” ujar Kang DS.

Menurutnya, sanitasi dan program MBG merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Penerapan standar higiene dan pengawasan ketat terhadap kebersihan dapur menjadi syarat mutlak bagi penyedia makanan dalam program tersebut.

Dorong Percepatan Sertifikasi Higiene Sanitasi

Bupati Bandung juga menyoroti pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG. Sertifikat ini menjadi indikator bahwa pengelolaan dapur telah memenuhi standar kebersihan, kelayakan air, hingga keamanan pengolahan makanan.

“Ketiadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada pihak penyedia makanan telah berkontribusi pada terjadinya sejumlah insiden keracunan pangan. Kami ingin memastikan seluruh dapur MBG tersertifikasi agar makanan yang disajikan aman dan bergizi,” tuturnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara AKKOPSI, APKASI, dan HAKLI akan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memberikan pendampingan teknis di lapangan.

Lindungi Masyarakat dari Risiko Kesehatan

Kang DS mengingatkan bahwa program MBG adalah bagian dari program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan gizi anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Namun, tanpa penerapan prinsip higiene yang baik, tujuan mulia tersebut bisa berbalik menjadi ancaman kesehatan.

“Kita sering menemukan dapur yang belum memenuhi syarat kebersihan, air yang tidak layak, atau proses masak yang tidak sesuai standar. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan dampak serius dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Kemenkes Dorong Komitmen Nasional

Lebih lanjut, Kang DS menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan surat edaran tentang percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh dapur MBG dan SPPG.
Langkah ini, katanya, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh dapur MBG di Indonesia beroperasi dengan standar kesehatan lingkungan yang ketat.

“Dengan sertifikasi dan pengawasan yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan, semua tahapan program MBG akan lebih aman dan terjamin,” pungkasnya.***“Bupati Bandung Gagas Kolaborasi Nasional Tangani Limbah Dapur MBG Bersama AKKOPSI, APKASI, dan HAKLI”