Aktivis Dodi Permana Soroti Anggaran Fantastis Pejabat Jabar, Kritik Proyek PJU Rp422 Miliar

BANDUNG, inplusnews.com, “Aktivis Dodi Permana Soroti Anggaran Fantastis Pejabat Jabar, Kritik Proyek PJU Rp422 Miliar” – Isu anggaran belanja rumah tangga pejabat tinggi Jawa Barat memicu perbincangan hangat publik. Dodi Permana, aktivis yang dikenal dengan julukan Aktivis Kampung, menyampaikan kritik tajam saat ditemui jurnalis inplusnews.com pada Senin, 15 September 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah provinsi saat ini dinilai tidak selaras dengan aspirasi masyarakat kecil.

Anggaran Fantastis Pejabat Jabar Picu Pertanyaan Publik

Menurut Dodi, anggaran belanja rumah tangga untuk pejabat seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Ketua DPRD tergolong fantastis. Ia menyebut, Gubernur Dedi Mulyadi lebih banyak tampil dengan konten video sensasional ketimbang kebijakan nyata.

“Alih-alih efisiensi, ternyata belanja pejabat justru membengkak. Anggaran gubernur saja lebih dari Rp34 miliar per tahun, sedangkan Sekda lebih dari Rp9 miliar. Saat dipertanyakan, jawaban Sekda pun nyeleneh, seolah anggaran itu akan kembali ke masyarakat,” ujar Dodi.

Ia menilai jawaban tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengaburkan transparansi anggaran. “Mengatakan belanja pejabat otomatis untuk rakyat jelas tidak sesuai aturan dan merugikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Pertanyaan tentang Kebijakan Pro-Rakyat

Selain mengkritisi anggaran, Dodi mempertanyakan kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya menunjukkan bukti kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar pencitraan.

Dodi Permana / Aktivis Kampung – Aktivis.

Sorotan terhadap Proyek PJU Rp422 Miliar

Dodi menyoroti proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp422 miliar yang hanya diberikan kepada dua perusahaan besar. Kebijakan ini, menurutnya, menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.

“Pembuatan PJU seharusnya bisa melibatkan UKM atau UMKM lokal. Dengan sistem penunjukan langsung, proyek itu bisa dibagi kepada puluhan perusahaan kecil sehingga manfaatnya terasa lebih luas,” jelasnya.

Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Lokal

Menurut Dodi, kebijakan seperti ini menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Alih-alih memperkuat UMKM dan membuka lapangan kerja, justru memperbesar dominasi perusahaan besar. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memperburuk tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat.

Penggusuran Pedagang Kecil Perburuk Kondisi

Dodi juga mengkritisi maraknya penggusuran pedagang kecil di berbagai daerah. Ia menilai kebijakan ini tidak memberikan solusi alternatif yang adil bagi para pedagang yang terdampak.

Ajakan untuk Transparansi dan Perubahan

Dodi Permana mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta berpihak pada ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pemberdayaan UKM dan UMKM lokal melalui proyek strategis akan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Pemimpin daerah seharusnya hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan hanya konten dan pencitraan. Dukungan kepada rakyat kecil akan memperkuat fondasi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial,” pungkasnya.*** “Aktivis Dodi Permana Soroti Anggaran Fantastis Pejabat Jabar, Kritik Proyek PJU Rp422 Miliar”