Polemik Pemutaran Film ‘Pesta Babi’ di ISBI Bandung: Mahasiswa Lawan Larangan, JBN Sebut Provokasi

BANDUNG, inplusnews.com – Gelombang diskusi film dokumenter investigatif kontroversial, “Pesta Babi”, resmi menyambangi Kota Kembang. Setelah memicu polemik akibat serangkaian pembubaran di berbagai universitas di Indonesia, agenda nonton bareng (nobar) film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini dijadwalkan berlangsung di kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Kamis sore (14/5/2026).

Langkah mahasiswa ISBI ini menjadi pusat perhatian publik, mengingat sebelumnya sejumlah perguruan tinggi di Mataram dan wilayah lain secara tegas melarang pemutaran film tersebut dengan alasan stabilitas keamanan.

ISBI Bandung: Ruang Uji Gagasan dan Kedaulatan Budaya

Agenda yang direncanakan di lingkungan kampus ISBI ini dipandang mahasiswa sebagai upaya menjaga marwah kebebasan akademik. Sebagai institusi seni dan budaya, pemutaran “Pesta Babi” dinilai relevan karena mengupas erosi budaya suku Muyu di Papua Selatan akibat ekspansi industri.

Judul “Pesta Babi” sendiri merepresentasikan ritual adat Awon Atatbon. Film ini menyoroti bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga memutus rantai tradisi masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian hutan.

Bagi aktivis mahasiswa Bandung, pemutaran ini adalah bentuk advokasi terhadap isu-isu marginal yang kerap terpinggirkan, meliputi:

• Kritik dampak lingkungan megaproyek pangan dan bioenergi.

• Penyempitan ruang hidup masyarakat adat.

• Sorotan terhadap pola pengamanan proyek oleh aparat keamanan.

Penolakan Keras dari Jurnalis Bela Negara (JBN)

Namun, rencana pemutaran di Gedung Olah Seni (GOS) Patanjala ini tak berjalan mulus. Jurnalis Bela Negara (JBN) secara resmi menyatakan keberatan keras. JBN menilai dokumenter tersebut bukan sekadar karya seni, melainkan media yang sarat muatan opini untuk menyudutkan institusi Negara dan TNI.

Ketua Umum JBN, Rd. Moch. Gun Gun Gunanjar, didampingi Sekjen JBN, Bagoes Rinthoadi, menegaskan bahwa film tersebut berpotensi memantik kegaduhan di tengah situasi sosial-politik yang sensitif.

“Film ini secara terang-terangan menggiring opini publik untuk memandang Negara dan TNI secara negatif. Ini bukan lagi soal kebebasan berekspresi, melainkan sudah masuk ruang provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tegas Gun Gun, Kamis (14/5/2026).

Tudingan Opini Terstruktur

JBN menengarai adanya pola pemutaran masif di berbagai kampus—termasuk Unisba sebelumnya dan kini ISBI Bandung—sebagai bagian dari gerakan opini terstruktur dengan agenda ideologis tertentu. JBN mengimbau otoritas kampus untuk waspada terhadap penggunaan ruang akademik sebagai arena penyebaran narasi yang dianggap sepihak.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu sikap akhir manajemen ISBI Bandung. Apakah kampus seni ini akan tetap menjadi oase bagi kebebasan berekspresi dan bedah gagasan kritis, atau justru mengikuti jejak kampus lain yang membatasi ruang diskusi demi kondusivitas.

JBN menyatakan akan terus memonitor pihak-pihak yang dianggap menggunakan propaganda budaya untuk memecah belah bangsa. Publik pun diimbau untuk lebih kritis dalam menyikapi tayangan yang beredar agar tidak terjebak dalam polarisasi yang mengancam persatuan nasional.***