Kabupaten Bandung Resmikan Kantor Satgas MBG Pertama di Indonesia

Kab. Bandung, inplusnews.com — Pemerintah Kabupaten Bandung menorehkan sejarah dengan meresmikan Kantor Bersama Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama di Indonesia. Peresmian berlangsung di Gedung Moch Toha, Soreang, pada Kamis (31/7/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya.

Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, yang menyaksikan secara langsung peresmian fasilitas yang akan menjadi pusat koordinasi utama program nasional tersebut di wilayah Kabupaten Bandung.

Menurut Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, kehadiran kantor bersama ini menjadi pusat aktivitas dan pemantauan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya, seluruh aktivitas Program MBG dapat dipantau secara langsung melalui kantor ini.

“Fungsi kantor ini sangat strategis, sebagai tempat koordinasi dan pemantauan progres Program MBG oleh para SPPG. Kami ingin semua titik pelaksanaan terisi, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Kang DS.

Saat ini, baru 22 unit SPPG yang aktif dari target 361 unit. Sekitar 200 SPPG lainnya dalam tahap persiapan, sementara sisanya akan dikejar hingga tuntas sebelum akhir tahun.

“Masih ada kurang lebih 130 SPPG lagi yang sedang dalam tahap persiapan. Insya Allah Desember 2025 semuanya rampung dan 361 SPPG dapat beroperasi penuh,” jelasnya.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Kang DS menyatakan siap turun langsung ke lapangan bersama Sekda guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif dan menyeluruh.

Sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kang DS juga menyampaikan bahwa Apkasi, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta berbagai pihak termasuk DPR RI dan BGN telah berkomitmen kuat untuk mendukung suksesnya program MBG yang menjadi program prioritas nasional era Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana menyambut positif langkah cepat yang diambil Pemkab Bandung. Ia menyebut keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: ketersediaan anggaran, kualitas SDM, dan kesiapan infrastruktur.

“Untuk Kabupaten Bandung, anggaran dan SDM-nya sudah aman. Yang kami dorong sekarang adalah percepatan infrastruktur SPPG agar bisa selesai maksimal Oktober, sehingga November 2025 layanan bisa menjangkau 100 persen penerima manfaat,” kata Prof. Dadan.

Ia bahkan menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Bandung dapat menjadi wilayah pertama yang mencapai realisasi penuh program ini secara nasional.

“Jika Kabupaten Bandung menjadi daerah pertama yang berhasil mencapai cakupan penuh, ini akan mencatat sejarah nasional. Mengingat populasi Kabupaten Bandung merupakan yang terbesar di Jawa Barat, dan Jawa Barat sendiri menjadi provinsi terpadat di Indonesia, dampaknya akan sangat besar bagi capaian program nasional,” tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya juga menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan ini. Ia berharap peresmian kantor bersama tersebut menjadi pemicu semangat untuk menjadikan Kabupaten Bandung sebagai percontohan nasional dalam pelaksanaan Program MBG.

“Kami dari Komisi IX DPR RI akan terus memberikan dukungan penuh agar Kabupaten Bandung dapat mencapai 100 persen target penerima manfaat secepatnya,” ujar Bang Romy.