SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / Bupati Bandung Kang DS: Hadirnya LBH MUI Wujudkan Keadilan Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Umat

Bupati Bandung Kang DS: Hadirnya LBH MUI Wujudkan Keadilan Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Umat

Bupati Bandung Kang Ds Hadirnya Lbh Mui Wujudkan Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hukum Bagi Umat
Bupati Bandung Kang Ds Hadirnya Lbh Mui Wujudkan Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hukum Bagi Umat

KABUPATEN BANDUNG, inplusnews.com, “Bupati Bandung Kang DS: Hadirnya LBH MUI Wujudkan Keadilan Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Umat” – Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, menghadiri kegiatan Grand Launching dan Stadium Generale Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung. Acara tersebut berlangsung di Gedung Mohammad Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, pada Jumat (17/10/2025).

Kegiatan pengukuhan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Atip Latipulhayat, Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Yayan Hasuna Hudaya, jajaran MUI, serta berbagai tokoh pemerintahan dan masyarakat.

Peran LBH MUI sebagai Pelindung dan Pemberi Edukasi Hukum

Dalam sambutannya, Bupati Kang DS menegaskan bahwa pembentukan LBH MUI Kabupaten Bandung memiliki misi besar dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta pengawalan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya bagi kalangan yang masih awam terhadap persoalan hukum.

“Kehadiran LBH MUI Kabupaten Bandung bertujuan untuk memberikan bimbingan serta asistensi hukum bagi warga yang pemahamannya mengenai aspek legal masih kurang. LBH ini menjadi tempat masyarakat belajar tentang hak dan kewajiban hukum mereka,” tutur Kang DS.

Program Kolaboratif: Sertifikasi Masjid dan Pesantren

Lebih lanjut, Kang DS menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan LBH MUI dalam menyukseskan program strategis, seperti sertifikasi masjid dan pesantren, serta perizinan bangunan gedung (PBG).

Jembatan Gantung Perintis Garuda II Diresmikan, Dandim 0624/Kab. Bandung dan Bupati Akhiri Masa Sulit Warga Pacet

“Sinergi telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, dan Asosiasi Arsitektur. Sinergi ini penting agar sertifikasi masjid dan pesantren dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Bandung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi lembaga keagamaan, sehingga seluruh fasilitas ibadah memiliki legalitas dan perlindungan hukum yang jelas.

Peran Lbh Mui Sebagai Pelindung Dan Pemberi Edukasi Hukum

Peran Lbh Mui Sebagai Pelindung Dan Pemberi Edukasi Hukum

MUI Didorong Jadi Penegak Keadilan Sosial

Bupati Kang DS juga menyampaikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Bandung atas langkah progresif membentuk LBH MUI. Menurutnya, MUI kini memiliki peran yang lebih luas—tidak hanya sebagai lembaga dakwah, tetapi juga sebagai penegak keadilan sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

“Dengan adanya LBH ini, MUI dapat memperkuat fungsi strategisnya sebagai penyuluh, pembela, dan pendamping umat. Kita ingin hak-hak hukum masyarakat terpenuhi secara adil, bermartabat, dan sesuai prinsip keislaman,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan lembaga hukum menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat taat hukum, berakhlak, dan berkeadilan.

Pemkot Bandung Lirik Teknologi Autothermix, Solusi Pemusnahan Sampah Berbasis Termal

“Saya selalu teringat pesan penting: Hukum yang adil adalah hukum yang memuliakan manusia, dan keadilan sejati adalah bagian dari takwa kepada Allah SWT,” ucapnya penuh makna.

Harapan Bupati: LBH MUI Jadi Wadah Keadilan dan Pengabdian

Kang DS berharap agar LBH MUI Kabupaten Bandung dapat menjadi sarana lahirnya hukum yang memanusiakan, keadilan yang menyejukkan, dan wadah pengabdian bagi para pejuang hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain itu, ia juga menyinggung program pembangunan pendidikan menengah atas di Kabupaten Bandung. Saat awal masa jabatannya, Pemkab Bandung mencatat kebutuhan 50 unit sekolah baru tingkat SLTA. Hingga kini, 28 di antaranya telah diwujudkan oleh pihak swasta, sementara 22 lainnya diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah, sudah ada tiga sekolah negeri yang terealisasi. Tahun depan, insya Allah, tiga lagi akan dibangun. Kita masih membutuhkan 16 sekolah negeri tambahan agar pemerataan pendidikan semakin baik,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamen Dikdasmen Prof. Atip Latipulhayat memberikan sinyal positif dan meminta agar usulan tambahan sekolah segera disampaikan sebelum November 2025, dengan syarat lahan pembangunan berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Bandung.

KDS Tekankan Keseimbangan Spiritual ASN untuk Optimalkan Pelayanan

“Prinsipnya, kami siap memfasilitasi agar masyarakat Kabupaten Bandung bisa menikmati pendidikan yang lebih merata,” pungkas Kang DS.***“Bupati Bandung Kang DS: Hadirnya LBH MUI Wujudkan Keadilan Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Umat”

×
×