Beranda » Publik Bicara » Drama Reformasi Polri: Prabowo Tunjuk Dofiri, Langkah Listyo Sigit Picu Spekulasi Politik
Drama Reformasi Polri: Prabowo Tunjuk Dofiri, Langkah Listyo Sigit Picu Spekulasi Politik
- account_circle Prof. Henri Subiakto
- calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
- visibility 110
- comment 0 komentar
- print Cetak
Img 20250923 Wa0101
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Prof. Henri Subiakto – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga & Dewan Pakar SMSI
inplusnews.com, “Drama Reformasi Polri: Prabowo Tunjuk Dofiri, Langkah Listyo Sigit Picu Spekulasi Politik” — Presiden Prabowo Subianto kini berada di panggung ujian besar: menata ulang wajah Kepolisian Republik Indonesia setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 menuntut reformasi menyeluruh.
Pada 17 September 2025, Prabowo membuat langkah mengejutkan dengan menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian. Dofiri—lulusan terbaik Akpol 1989 dan mantan Wakapolri yang pernah mengurai kasus sensitif Ferdy Sambo—lebih dulu dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Polisi bintang empat sebelum dilantik.
Tak hanya itu, Prabowo juga merencanakan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di bawah kendali langsung presiden. Komite ini akan melibatkan sosok-sosok independen, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Prof. Henri Subiakto – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga & Dewan Pakar SMSI
Langkah tersebut seolah memberi sinyal kuat bahwa reformasi kali ini akan dikawal langsung dari Istana. Namun, pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat dengan mengeluarkan surat perintah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal. Tim yang dipimpin Komjen Chryshnanda Dwilaksana ini beranggotakan 52 perwira tinggi, dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.
Pergerakan kilat Listyo Sigit memunculkan tafsir ganda. Di satu sisi, langkah ini bisa dibaca sebagai sikap proaktif Polri—menunjukkan kesiapannya melakukan pembenahan dari dalam. Namun, di sisi lain, pembentukan tim internal juga dapat dimaknai sebagai langkah defensif untuk mempertahankan struktur yang sudah dibangun selama kepemimpinannya.
Politik di balik manuver ini pun menjadi sorotan. Penunjukan Dofiri—yang bukan bagian dari lingkaran dekat Listyo—mencerminkan keinginan Prabowo untuk mengontrol agenda reformasi tanpa bergantung pada “warisan” jaringan Jokowi dan loyalis Solo. Kenaikan pangkat kehormatan Dofiri bahkan dianggap sebagian pengamat sebagai pesan bahwa presiden memilih sosok yang berintegritas tinggi, senior, dan berani, di luar pengaruh kelompok tertentu.
Ketegangan ini menggambarkan tarikan kepentingan di tubuh Polri. Jika rekomendasi Komite Reformasi Kepolisian nantinya bersifat radikal, seperti yang didorong Gerakan Nurani Bangsa, bisa memicu gesekan di internal kepolisian. Tim internal Polri berpotensi menjadi “benteng” bagi struktur lama yang sudah dibina Listyo Sigit.
Reformasi ini muncul setelah pemilu 2024, di mana peran polisi dalam politik menuai kritik tajam. Stigma tindakan represif terhadap demonstran dan kebebasan berpendapat juga masih melekat.
Keberhasilan Prabowo mengawal reformasi Polri akan menjadi tolok ukur ketegasan dan soliditas pemerintahannya hingga 2029. Jika reformasi gagal dan posisi Kapolri tetap didominasi lingkaran lama, publik bisa menilai pemerintahannya lemah dan hanya penuh retorika.
Dalam beberapa minggu ke depan, publik akan mengamati apakah Komite Reformasi Kepolisian bentukan presiden dan tim internal Polri dapat bekerja sama, atau justru berjalan di jalur terpisah karena perbedaan kepentingan. Tarik-menarik kekuasaan antara Istana, jaringan lama Polri, dan tuntutan publik kini berada di garis depan politik nasional.***“Drama Reformasi Polri: Prabowo Tunjuk Dofiri, Langkah Listyo Sigit Picu Spekulasi Politik”
- Penulis: Prof. Henri Subiakto
- Editor: Redaksi
