Buka RUPS BPR Kertaraharja, Bupati Dadang Supriatna Tekan Akselerasi Digital dan Tata Kelola

KAB. BANDUNG, inplusnews.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna memimpin langsung pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Kertaraharja untuk Tahun Buku 2025. Agenda tahunan ini berlangsung khidmat di Hotel Grand Sunshine, Soreang, pada Senin (22/6/2026).

Dalam pidatonya, pria yang populer disapa Kang DS tersebut menegaskan bahwa RUPS ini merupakan momentum krusial. Bukan sekadar rutinitas formalitas, forum ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh sekaligus penentu arah kebijakan strategis dalam mendongkrak daya saing bank milik daerah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bandung sangat mendukung pelaksanaan RUPS ini. Di sinilah tempat kita mengukur capaian kerja, merumuskan keputusan krusial, dan mempertegas visi bersama untuk mewujudkan BPR Kertaraharja yang lebih sehat, akuntabel, serta dikelola secara profesional,” cetus Kang DS.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa posisi BPR Kertaraharja sangat vital sebagai roda penggerak ekonomi di tingkat regional. Perannya tidak boleh terbatas pada fungsi intermediasi perbankan konvensional, melainkan harus hadir sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat bawah, mulai dari pelaku UMKM, sektor pertanian, hingga pedagang mikro.

Melalui forum pemegang saham ini, Bupati Bandung mengharapkan lahirnya cetak biru operasional yang visioner. Hal itu mencakup pembenahan formasi manajemen, peningkatan transparansi, serta formulasi produk hukum perusahaan yang mampu menyentuh kebutuhan riil warga Kabupaten Bandung.

Di tengah situasi ekonomi global yang fluktuatif, Kang DS juga mengingatkan jajaran direksi untuk memperketat prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan manajemen risiko yang rigid wajib diimplementasikan, terutama pada sektor penyaluran fasilitas kredit. Di sisi lain, sistem penanganan keluhan nasabah juga kudu ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik.

Guna memastikan target perusahaan tercapai, Bupati menginstruksikan pihak manajemen untuk menyusun indikator kinerja utama (KPI) yang berbasis waktu dengan target jangka pendek.

“Manajemen harus memiliki peta jalan performa yang terukur untuk periode enam hingga dua belas bulan ke depan. Ini penting sebagai parameter kolektif untuk memantau sejauh mana progres kemajuan yang telah dicapai,” tegasnya.

Menutup arahannya, Kang DS memberikan sorotan tajam pada aspek modernisasi teknologi. Menurutnya, adopsi teknologi di industri keuangan modern sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi jika ingin bertahan di pasar.

BPR Kertaraharja dituntut melahirkan terobosan layanan berbasis digital yang aman, praktis, dan adaptif, sekaligus aktif mengedukasi masyarakat guna meningkatkan indeks inklusi keuangan di Kabupaten Bandung.

“Era digital sudah berjalan, ini bukan lagi opsi tetapi kewajiban mutlak. Inovasi layanan berbasis digital mutakhir harus terus diproduksi tanpa mengabaikan faktor keamanan data, agar selaras dengan kebutuhan pasar saat ini,” pungkasnya.***