Pimpin APKASI, Dadang Supriatna Suarakan Beban Gaji PPPK Daerah ke MenPAN-RB

JAKARTA, inplusnews.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini, di Jakarta, Rabu (13/5).

Dalam audiensi tersebut, sosok yang akrab disapa KDS ini membawa sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi ganjalan pemerintah kabupaten dalam menjalankan reformasi birokrasi, terutama terkait penataan tenaga kerja honorer dan aparatur sipil negara.

Beban Fiskal PPPK Daerah: Soroti Beban Fiskal Akibat Pengangkatan PPPK

Salah satu poin paling krusial yang disampaikan KDS adalah melonjaknya beban keuangan daerah pasca pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). APKASI memandang perlunya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat terkait sumber pendanaan gaji PPPK.

“Kami di APKASI mendorong adanya koordinasi intensif antar-kementerian. Harapannya, skema pembiayaan PPPK tidak menggerus kapasitas fiskal daerah secara berlebihan, sehingga pembangunan di daerah tetap berjalan optimal,” tegas KDS di Kantor KemenPAN-RB.

Diskusi Strategis Mengenai Penataan Tenaga Non ASN Antara APKASI Dan Kementerian PAN RB.

Muatasi ASN Daerah: Dadan Supriatna Minta Fleksibilitas Pengisian Jabatan

Selain urusan anggaran, KDS juga mengusulkan adanya kelonggaran atau fleksibilitas bagi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Fleksibilitas ini mencakup kemudahan administratif dalam proses mutasi, rotasi, hingga pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut KDS, proses birokrasi yang terlalu kaku seringkali menghambat akselerasi pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adaptif sangat dibutuhkan untuk merespons kondisi rill di lapangan.

Respon MenPAN-RB RI Rini Widyantini

Menanggapi aspirasi tersebut, MenPAN-RB RI Rini Widyantini menyatakan apresiasinya terhadap masukan konstruktif dari APKASI. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat tengah mencari jalan tengah yang seimbang antara target reformasi birokrasi nasional dan kemampuan keuangan setiap daerah.

“Kami berupaya merumuskan solusi yang mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah agar transformasi birokrasi ini tidak membebani, melainkan memperkuat pelayanan,” ujar Rini.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya regulasi baru yang lebih berpihak pada keberlanjutan fiskal daerah tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga non-ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.***