Mulyadi Kritik Keras Penyegelan Usaha di Puncak: “Kebijakan KLH Terlalu Hantam Kromo”

KABUPATEN BOGOR, inplusnews.com, “Mulyadi Kritik Keras Penyegelan Usaha di Puncak: “Kebijakan KLH Terlalu Hantam Kromo”” — Anggota DPR RI Mulyadi melayangkan kritik tajam terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyegel sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai kebijakan tersebut diambil secara tergesa-gesa tanpa analisis mendalam, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, tindakan KLH yang menutup berbagai hotel, restoran, dan tempat wisata di kawasan Puncak menciptakan efek domino terhadap kehidupan masyarakat setempat. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah “hantam kromo” yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan warga.

“Saya meminta Menteri KLH meninjau ulang kebijakan ini dan melakukan kajian yang lebih komprehensif. Jangan sampai keputusan yang diambil secara sepihak justru mematikan ekonomi masyarakat,” ujar Mulyadi saat ditemui di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2025).

Ekonomi Lokal Terpuruk

Mulyadi menegaskan bahwa kawasan Puncak memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Ia menilai penutupan tempat usaha secara masif tanpa solusi alternatif telah menimbulkan krisis ekonomi yang parah di tingkat lokal.

“Banyak karyawan dirumahkan, petani kesulitan menjual hasil bumi, dan okupansi hotel menurun drastis. Kondisi ini jelas mengancam keberlangsungan ekonomi warga,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diterima dari Bupati Bogor, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan signifikan antara 50 hingga 80 persen. Penurunan ini, kata Mulyadi, menjadi sinyal bahaya bahwa penegakan hukum lingkungan telah berjalan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekonomi masyarakat.

Dukung Penegakan Hukum, Tapi Jangan Pukul Rata

Meski mengaku mendukung langkah pemerintah dalam menindak pelanggaran lingkungan, Mulyadi meminta agar penegakan dilakukan secara adil dan proporsional. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki izin resmi seharusnya dibina, bukan dihukum.

“Kalau yang melanggar aturan, silakan ditindak. Tapi yang sudah berizin dan mematuhi ketentuan sebaiknya dibimbing. Mereka juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menambah PAD,” ujarnya.

Politisi asal Jawa Barat itu juga mengkhawatirkan nasib ribuan warga yang kini kehilangan mata pencaharian. Banyak dari mereka, katanya, tidak memiliki keterampilan lain selain bekerja di sektor pariwisata.

Mulyadi Menegaskan KLH Gagal Memahami Karakteristik Fundamental Kawasan Puncak

Langkah Politik dan Posko Aspirasi

Sebagai respons atas keresahan warga, Mulyadi mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, hingga ke pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra.

Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Dirjen Gakkum KLH, yang disebutnya berjanji untuk menunda penutupan lanjutan dan fokus pada upaya pembinaan. Beberapa hotel pun, menurutnya, telah diizinkan beroperasi kembali.

“Jumlah hotel yang kembali aktif beroperasi mencapai kisaran 11 sampai 15 unit. Kami berharap langkah pembinaan ini terus diperluas,” kata Mulyadi.

Selain itu, ia membuka posko aspirasi masyarakat untuk menampung keluhan para pelaku usaha dan pekerja terdampak.

“Kalau suara masyarakat tidak ditampung, bisa berujung pada aksi protes besar. Sudah banyak spanduk dan rencana demo bermunculan,” ujarnya memperingatkan.

Puncak, Sumber Kehidupan dan Ikon Nasional

Menutup pernyataannya, Mulyadi mengingatkan bahwa kawasan Puncak bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga sumber penghidupan bagi ribuan warga Bogor dan penopang ekonomi daerah.

“Kita apresiasi pemerintah yang ingin menertibkan pelanggaran. Namun jangan semua disamaratakan. Puncak ini adalah ikon wisata nasional sekaligus sumber nafkah masyarakat. Pemerintah harus arif dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi,” pungkasnya.***“Mulyadi Kritik Keras Penyegelan Usaha di Puncak: “Kebijakan KLH Terlalu Hantam Kromo””