Dampak Penyegelan Wisata Puncak: Ribuan Pekerja Terancam, DPR Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

Jakarta, inplusnews.com, “Dampak Penyegelan Wisata Puncak: Ribuan Pekerja Terancam, DPR Minta Presiden Prabowo Turun Tangan” — Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan penyegelan terhadap puluhan destinasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk parlemen.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan mengevaluasi langkah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang dinilai tidak tepat dan berdampak serius pada ekonomi masyarakat setempat.

Dampak Penyegelan Wisata terhadap Ekonomi Puncak

Menurut Mulyadi, keputusan penyegelan yang dilakukan di atas lahan Kerja Sama Operasional (KSO) PTPN, termasuk 33 unit usaha wisata dan 9 unit dengan izin dicabut, telah memicu efek domino di berbagai sektor. “Ribuan warga kehilangan pekerjaan, banyak yang dirumahkan, bahkan sebagian besar usaha berhenti total,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Politisi asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu menyebut, kebijakan tersebut tidak hanya menekan pelaku usaha wisata, tetapi juga menyeret UMKM, perhotelan, dan restoran ke jurang kerugian besar. “Omzet mereka merosot tajam. Persoalan ini melampaui urusan prosedural, karena ini menyangkut kesejahteraan mendasar masyarakat,” imbuhnya.

Selain menyoroti dampak sosial, Mulyadi juga memperingatkan bahwa penutupan massal ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor pariwisata dan pajak daerah. Ia menilai kebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan “bencana ekonomi” yang lebih luas.

“Kami meminta perhatian serius dari Pak Presiden. Warga Puncak kini menghadapi kesulitan ekonomi, meningkatnya potensi kriminalitas, bahkan ada anak-anak yang terancam putus sekolah,” tegas Mulyadi.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi Mendesak Presiden Prabowo Subianto Segera Turun Tangan

Ribuan Pekerja dan UMKM Terimbas PHK

Ia menambahkan, kawasan Puncak merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata dan ekonomi terbesar di Jawa Barat, serta berjarak tidak jauh dari kediaman pribadi Presiden di Babakan Madang. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mengambil langkah cepat untuk menengahi situasi ini.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tetap berpegang pada keputusan penyegelan. Menurutnya, tindakan itu diambil karena sejumlah pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan tata ruang dan perlindungan lingkungan sesuai regulasi. Penyegelan dilakukan setelah peringatan dan perintah pembongkaran tidak diindahkan.

DPR Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri LH

Namun, Mulyadi menilai pendekatan tersebut terlalu represif dan minim kajian sosial. Ia meminta agar KLH mengedepankan solusi yang lebih komprehensif dan berimbang antara kepentingan lingkungan dan kelangsungan ekonomi warga.

“Menjaga kelestarian alam memang penting, tapi jangan sampai rakyat jadi korban. Pemerintah harus mencari jalan tengah, bukan menutup seluruh pintu rezeki masyarakat,” ujar Mulyadi.

Kini publik menunggu langkah Presiden Prabowo Subianto, apakah akan meninjau ulang kebijakan penyegelan yang dinilai memicu gelombang PHK massal di kawasan wisata andalan Jawa Barat itu.
Warga Puncak berharap, keputusan cepat dari Istana dapat memulihkan kembali roda ekonomi yang kini terhenti akibat kebijakan tersebut.***“Dampak Penyegelan Wisata Puncak: Ribuan Pekerja Terancam, DPR Minta Presiden Prabowo Turun Tangan”