Momen pelantikan Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jabar, memperkuat sinergi ulama, zuama, dan umara.
Bandung, inplusnews.com, “Bupati Bandung Dadang Supriatna Resmi Jadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat” – Bupati Bandung Dadang Supriatna resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat masa khidmat 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat.
Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI KH Anwar Iskandar, bersamaan dengan pengukuhan pengurus MUI Jawa Barat lainnya, di antaranya Aang Abdullah Zein sebagai Ketua MUI Jabar dan Jamjam Erawan sebagai Sekretaris Umum.
Pelantikan Pengurus MUI Jabar Periode 2025–2030
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Jamjam Erawan menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban Kang DS. Ia meyakini kehadiran Bupati Bandung tersebut akan memperkuat peran strategis Dewan Pertimbangan MUI dalam melayani umat sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah.
“Insyaallah kehadiran Bapak Dadang Supriatna akan memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi optimalisasi peran MUI Jawa Barat,” ujar Jamjam usai pelantikan.
Pengalaman Kang DS Dinilai Perkuat Peran Zuama di MUI
Menurut Jamjam, MUI merupakan rumah besar bagi ulama, zuama, dan cendekiawan. Dengan pengalaman panjang di pemerintahan, Kang DS dinilai memiliki perspektif yang lengkap untuk memperkuat Dewan Pertimbangan.
“Beliau pernah menjadi kepala desa, legislator, dan kini menjabat sebagai Bupati Bandung periode kedua. Pengalaman ini sangat dibutuhkan MUI dalam menjawab tantangan umat saat ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan MUI di era sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas peran dan latar belakang.
Tantangan MUI di Era Digital dan Perubahan Sosial
Jamjam Erawan menyoroti perubahan pola penyebaran narasi keagamaan di era digital. Menurutnya, dakwah dan wacana keagamaan kini tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga menyebar cepat melalui media sosial dan platform digital.
“Algoritma dan potongan video singkat sering kali lebih dipercaya dibandingkan otoritas keilmuan. Ini menjadi tantangan serius bagi MUI,” ungkapnya.
Ia menyebut, krisis otoritas keagamaan menjadi persoalan besar ketika umat menerima kesimpulan hukum agama tanpa melalui disiplin ilmu yang memadai.
MUI Jabar Dorong Peran Aktif di Ruang Publik dan Kebijakan
Untuk menjaga relevansi, MUI dituntut aktif hadir di ruang-ruang baru, termasuk media digital, isu lingkungan, ekonomi umat, hingga teknologi. Jamjam menilai, MUI tidak boleh hanya menjadi lembaga seremonial atau sekadar pemberi legitimasi kebijakan.
“MUI harus hadir sejak awal sebagai penuntun etika publik, penjaga nalar keagamaan yang sehat, mitra kritis pemerintah, sekaligus sahabat generasi muda,” tegasnya.
Dengan peran tersebut, ia optimistis MUI akan tetap relevan dan menjadi pilar penting dalam membangun peradaban Jawa Barat Istimewa.
Harapan Besar terhadap Kepengurusan MUI Jabar yang Baru
Jamjam mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk memberikan dukungan dan doa kepada kepengurusan MUI periode 2025–2030. Ia menegaskan, MUI memikul amanah besar sebagai pewaris risalah kenabian dalam menjaga kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa.
“Dengan sinergi seluruh elemen, MUI Jawa Barat diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi kebutuhan peradaban,” pungkasnya.***“Bupati Bandung Dadang Supriatna Resmi Jadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat”
