Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Bandung Dampingi Kepala BGN ke Dapur SPPG Pameungpeuk

KABUPATEN BANDUNG, inplusnews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana bersama Bupati Bandung, Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kampung Mengger, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Selasa (9/9/2025).

Bupati Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan bahwa Pemkab Bandung menargetkan pembangunan 361 dapur MBG untuk mendukung program strategis nasional tersebut.
“Saat ini sudah ada sekitar 90 dapur yang beroperasi. Sedangkan 250 dapur lainnya tengah dibangun dan disiapkan. Kami terus berkoordinasi dengan Prof. Dadan agar target selesai pada Desember 2025 bisa tercapai,” ungkapnya.

Menurut Kang DS, keberhasilan pembangunan dapur MBG tidak lepas dari dukungan para pengusaha lokal. “Alhamdulillah, mitra di Kabupaten Bandung sangat responsif. Aplikasinya pun berjalan lebih tertib dibandingkan daerah lain, sehingga tidak ada kendala berarti,” ujarnya.

Sinergi Bupati Bandung dan BGN

Pada sore hari, Kang DS bersama jajaran Forkopimda, Ketua Koperasi Merah Putih, serta Wakil Ketua DPR RI menghadiri pertemuan di Gedung Moch Toha, Soreang. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa program MBG memiliki efek berantai terhadap perekonomian lokal.
“Perputaran dana di Kabupaten Bandung bisa mencapai Rp5 triliun. Jika dikelola melalui Koperasi Merah Putih dan disinergikan dengan petani, maka ekonomi desa akan semakin hidup,” jelasnya.

Bupati menambahkan, program MBG bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga penguatan ekonomi mikro maupun makro. Ia berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan.
“Semoga tidak hanya empat tahun, tetapi bisa terus dilanjutkan sebagai warisan program Presiden Prabowo,” katanya.

Selain itu, Kang DS menekankan pentingnya pengawasan pengelolaan koperasi, khususnya terkait pinjaman modal usaha dari bank Himbara. “Para Ketua Koperasi Merah Putih jangan sampai salah sasaran. Kami akan terus membina agar koperasi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung sedang membuka open recruitment pendamping koperasi melalui Dinas Koperasi dan UKM. “Pendamping ini nantinya bertugas memastikan arahan Presiden dapat diwujudkan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tuturnya.

Ke depan, Kang DS menargetkan setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung memiliki koperasi Merah Putih yang menjadi pemasok utama dapur SPPG. “Dengan begitu, perputaran ekonomi akan tetap berada di desa,” tambahnya.

Peran Koperasi Merah Putih dalam MBG

Kontribusi Masyarakat untuk SPPG

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Pemkab Bandung serta mitra lokal. Ia menegaskan bahwa sebagian besar bangunan SPPG hadir berkat kontribusi masyarakat.
“Sejauh ini sudah ada 7.558 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Pameungpeuk ini. Pembangunannya berasal dari dana mitra, sementara BGN hanya menyediakan bahan baku, biaya operasional, dan insentif,” jelasnya.

Prof. Dadan menambahkan, hingga kini terdapat 29 ribu mitra yang terdaftar di portal BGN. Namun, untuk sementara pendaftaran mitra ditutup guna verifikasi lebih lanjut. “Kami ingin memastikan mitra yang benar-benar serius agar dapur bisa beroperasi maksimal,” ujarnya.

Ia juga memaparkan kebutuhan bahan baku untuk satu SPPG. “Setiap bulan, satu dapur membutuhkan 5 ton beras atau setara dengan hasil panen 2 hektare sawah. Artinya, dalam setahun dibutuhkan 24 hektare panen. Di sinilah peran koperasi dalam mengoordinir petani sangat penting,” kata Prof. Dadan.

Selain padi, ia mencontohkan kebutuhan protein hewani, seperti ikan lele. “Untuk satu dapur, jika ingin memberi menu lele seminggu sekali, diperlukan sekitar 40 kolam bioflok agar pasokan tidak terputus. Ini peluang usaha bagi koperasi dan warga sekitar,” tambahnya.

Hingga saat ini, lanjut Prof. Dadan, SPPG di Indonesia telah memproduksi 666 juta porsi makanan. Meski sebagian kecil sempat menimbulkan masalah kesehatan, pihaknya berkomitmen meningkatkan pengawasan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemda, Dinas Kesehatan, dan BPOM agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.***