September, Inggris Bisa Akui Palestina Jika Israel Bandel

LONDON, inplusnews.com – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina oleh Britania Raya pada September 2025. Namun, keputusan ini bergantung pada tindakan Israel dalam waktu dekat untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Inggris berharap Israel segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri situasi sulit di wilayah tersebut, yang akan memengaruhi keputusan final London.

Dalam konferensi pers usai rapat kabinet pada Selasa (29/7), Starmer menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina akan dilakukan sebagai bagian dari kontribusi aktif Inggris terhadap proses perdamaian Timur Tengah dan mewujudkan solusi dua negara.

“Kami akan memberikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap solusi dua negara, tepat pada saat yang memberikan dampak paling besar bagi perdamaian,” ujar Starmer.

Ia menambahkan bahwa jika Pemerintah Israel gagal menunjukkan komitmen melalui langkah konkret, seperti menghentikan agresi, menyetujui gencatan senjata, dan mendukung perdamaian jangka panjang, maka Inggris akan membawa isu pengakuan Palestina ke Majelis Umum PBB pada bulan September.

Pernyataan tersebut datang di tengah meningkatnya tekanan politik di dalam negeri, termasuk dari kalangan internal Partai Buruh, yang menuntut sikap lebih tegas terhadap kebijakan Israel. Ketegangan ini kian meningkat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina secara resmi pada waktu yang sama.

Sebelum pengumuman tersebut, Starmer sempat mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas penderitaan rakyat Gaza, seraya menegaskan bahwa warga Inggris merasa “muak” menyaksikan terus-menerusnya potret kelaparan dan penderitaan dari wilayah tersebut. Komentar itu disampaikan saat berbicara bersama mantan Presiden AS Donald Trump di Skotlandia.

Langkah Inggris, jika jadi direalisasikan, diperkirakan akan memperkuat tekanan internasional terhadap Israel agar membuka kembali jalur diplomatik menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.