Jebakan Teknologi: Wali Kota Bandung Akui Partisipasi Warga Jadi Titik Paling Lemah Pengelolaan Sampah

BANDUNG, inplusnews.com, “Jebakan Teknologi: Wali Kota Bandung Akui Partisipasi Warga Jadi Titik Paling Lemah Pengelolaan Sampah” – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan pengakuan blak-blakan mengenai hambatan terbesar yang dihadapi Kota Kembang dalam upaya menuju kota berkelanjutan. Menurutnya, masalah utama penanganan sampah di Bandung bukanlah pada anggaran atau kecanggihan teknologi, melainkan pada faktor kesadaran dan disiplin masyarakat.

“Tantangan terbesar saya sekarang ini dalam pengelolaan sampah bukan teknologi, melainkan public participatory,” ujar Farhan secara lugas. “Partisipasi masyarakat soal sampah itu masih sangat rendah.”

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan dalam acara Talkshow INNOVIBES Vol. 3, yang mengangkat topik Ekonomi Sirkular dan Masa Depan Kota Berkelanjutan di ITB Innovation Park, Bandung, Kamis (13/11/2025).

Kesenjangan Data: Lebih dari Seribu RW Belum Disiplin

Farhan memaparkan adanya jurang lebar antara program yang dicanangkan dengan implementasi di lapangan. Sejak program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) diluncurkan pada 2019 dan didukung program Urban Farming Buruan Sae, hasilnya dinilai belum memuaskan.

Dari 1.597 Rukun Warga (RW) yang ada di Kota Bandung, hanya sekitar 400 RW yang dinilai berhasil menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang baik dan konsisten.

“Artinya, masih ada lebih dari seribu RW yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Padahal, kuncinya bukan di alat atau mesin canggih, tapi ada pada kesadaran dan kebiasaan warganya,” jelas Farhan.

Fokus pada Insinerator Dianggap Solusi Keliru

Farhan juga menyoroti adanya tren di mana banyak pihak terobsesi dengan teknologi pengolahan sampah berbiaya mahal, seperti insinerator. Padahal, solusi utama yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung harus dimulai dari hulu.

“Sekarang semua orang tergila-gila pada insinerator. Padahal, grand design Kota Bandung mewajibkan 30 persen volume sampah harus habis di tingkat RW. Mau tidak mau, kita harus memastikan 1.597 RW itu mampu mengolah sampah organik di wilayahnya masing-masing,” tegas Wali Kota.

Sampah yang tersisa, yaitu non-organik, barulah bisa diolah lebih lanjut, baik untuk didaur ulang (seperti yang dilakukan industri pengolahan plastik di Cigondewah) atau diubah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif.

Ancaman Penumpukan dalam Dua Hari

Namun, penggunaan residu sampah menjadi RDF juga menghadapi tantangan kapasitas. Farhan mengungkapkan bahwa produksi RDF saat ini baru mencapai 10 ton.

“Kalau tidak mencapai 60 ton, kita bisa mengalami tumpukan sampah selama dua hari,” ungkapnya, mengisyaratkan kerentanan sistem jika konsistensi pemilahan dari rumah tidak ditingkatkan.

Wali Kota Bandung berharap seluruh masyarakat bisa lebih konsisten dan aktif memilah sampah sejak dari rumah. Ia menekankan bahwa keberhasilan Bandung menuju kota bersih dan berkelanjutan terletak pada kebiasaan kecil sehari-hari, bukan pada pembelian mesin mahal.

“Kuncinya bukan di mesin mahal, tapi di kebiasaan kecil setiap hari. Kalau tiap RW bergerak, Bandung pasti bisa,” tutupnya.***“Jebakan Teknologi: Wali Kota Bandung Akui Partisipasi Warga Jadi Titik Paling Lemah Pengelolaan Sampah”