Dewan Pakar BPIP, Dubes Djumala: Aura diplomasi Pancasila dalam pidato Prabowo di PBB

Jakarta, inplusnews.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025, menuai perhatian luas. Dalam forum internasional itu, Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta pentingnya peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Sehari sebelumnya, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus Palestina pada 22 September, Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas tragedi kemanusiaan di Gaza dan kembali menekankan solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar konflik.

Dalam forum Majelis Umum PBB, Prabowo juga menyatakan bahwa PBB tetap dibutuhkan dunia. Oleh sebab itu, Indonesia konsisten mendukung berbagai inisiatif PBB, termasuk kontribusi dalam misi pasukan penjaga perdamaian. Pernyataan tersebut dilaporkan mendapat sambutan positif, bahkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah media di Israel.

Aura Pancasila dalam Diplomasi Indonesia

Menanggapi isi pidato tersebut, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, memberikan apresiasi. Menurutnya, pidato perdana Prabowo di forum PBB itu memancarkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.

“Pidato Presiden Prabowo mencerminkan value-based diplomacy atau diplomasi berbasis nilai kemanusiaan. Itulah pancaran sila Kemanusiaan dalam Pancasila,” ujar Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina.

Salah satu hal baru yang ia soroti adalah pernyataan tegas Prabowo: “Indonesia akan mengakui Israel, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina.” Menurut Djumala, sikap ini merupakan terobosan karena sebelumnya hanya menjadi wacana di dalam negeri, namun kali ini disampaikan langsung di forum resmi PBB.

Prabowo juga menegaskan, pengakuan terhadap Palestina harus diiringi dengan jaminan keamanan bagi Israel. Bahkan Indonesia menyatakan kesiapannya mengirim 20.000 personel sebagai pasukan penjaga perdamaian di Gaza.

Internasionalisme dan Multilateralisme

Djumala juga menyoroti pernyataan penting Prabowo bahwa Indonesia “remain committed to internationalism and multilateralism.” Baginya, komitmen ini sangat relevan di tengah situasi global yang masih diwarnai tindakan sepihak (unilateralisme) berbasis kekuasaan, bukan pada tanggung jawab bersama.

Ia mengingatkan, konsep internasionalisme dalam pidato Presiden Soekarno di PBB tahun 1960 diterjemahkan sebagai “kemanusiaan.” Sementara multilateralisme mencerminkan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Ketika Indonesia menegaskan komitmen pada internasionalisme dan multilateralisme, itu berarti diplomasi kemanusiaan dijalankan dengan prinsip musyawarah-mufakat di forum global. Inilah wujud nyata Pancasila dalam diplomasi Indonesia,” tutup Dubes Djumala.